http://news.okezone.com/read/2012/01/15/339/557286/soal-kasus-anak-kapolri-harus-tegas-kepada-bawahannya

Soal Kasus Anak, Kapolri Harus Tegas kepada Bawahannya

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo diminta bertindak tegas terhadap anggotanya agar mematuhi cara penegakan hukum terhadap anak di bawah umur. Belakangan ini Polri kerap dikritik karena menyidik dan memproses anak yang terlibat pelanggaran hukum.

Padahal, Kapolri telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang resolusi alternatif penyelesaian konflik sejak 14 Desember 2009, yang juga mengatur persoalan anak di bawah umur.

“Ini adalah satu kebijakan yang dikeluarkan Kapolri menyelesaikan masalah sosial melalui jalur alternatif selain hukum. Untuk kasus kecil diupayakan perdamaian, musyarawah mufakat untuk perdamaian. Ini dikeluarkan untuk menekankan kepada aparat kepolisian fokus menyelesaikan masalah besar,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane kepada Okezone, Sabtu (14/1/2012).

Namun, kata Neta, kenyataannya banyak Kapolres dan Kapolda yang tak mengindahkan surat tersebut dan tetap menyeret anak ke pengadilan. Dampaknya, seperti kasus pencurian sandal yang menimpa AAL di Palu, Sulawesi Tengah, Polri termasuk Kapolri jadi bulan-bulanan kritik oleh masyarakat.

“Ini sangat memalukan Kepolisian, tapi karena tak ada kepedulian Kapolres dan Kapolda kasus itu berlanjut ke Kejaksaan. Kapolri kurang tegas sehingga anak buah bekerja tak maksimal,” kata Neta.

Kasus anak lagi-lagi muncul Jumat lalu di Probolinggo, Jawa Timur. Gara-gara mencuri ayam milik tetangganya, seorang bocah, SF (15), terpaksa meringkuk di tahanan sejak sebulan lalu. Meski pemilik ayam telah memaafkan, namun polisi akan tetap melanjutkan kasus pencurian dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara ini.

Okezone.com

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/063377440/KPK-Didesak-Menuntaskan-Kasus-Korupsi-Polri-dan-TNI

KPK Didesak Menuntaskan Kasus Korupsi Polri dan TNI 

Indonesian Police Watch, yang juga adalah Deklarator Komite Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, mendesak KPK mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi yang ada di Kepolisian RI dan TNI. Hal ini diungkapkan sebagai evaluasi satu bulan usia kepemimpinan Ketua KPK Abraham Samad pada Senin, 16 Januari ini.

"Abraham belum ada tanda-tanda akan membongkar kasus-kasus korupsi baru, selain melanjutkan kasus lama," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Minggu, 15 Januari 2012.

Neta menyatakan kasus-kasus dugaan korupsi di Polri dan TNI selama ini tidak tersentuh KPK. Padahal, menurutnya, Abraham, pada awal kepemimpinannya, pernah berjanji, jika dalam waktu setahun tidak mampu, dirinya akan mundur.

Dalam kasus-kasus di Polri dan TNI, Neta menyatakan KPK harus turun tangan untuk mengawasi proyek-proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Polri maupun TNI. Proyek-proyek ini menghabiskan dana puluhan triliun yang hasilnya terkadang tidak tepat guna dan mubazir.

Kebiasaan buruk di TNI dan Polri dalam pembelian alutsista selama ini adalah tidak pernah lengkap. Akibatnya, setelah pembelian dan saat dioperasikan, alutsista tersebut tidak dapat digunakan secara tepat guna, bahkan tidak berguna sama sekali.

"Akhirnya ditelantarkan menjadi besi tua saja karena proses pembeliannya diduga sarat KKN," kata Neta.

Dalam pengadaan alutsista, menurut Neta, KPK perlu mencermati kesesuaian proyek dengan rencana strategi, teknologinya lebih tinggi atau minimal sama dengan negara tetangga, dan penekanan kualitas daripada kuantitasnya. Neta juga mencontohkan kasus pembelian alutsista dalam jumlah banyak, namun kemudian mangkrak dan menjadi besi tua, yaitu kapal perang eks Jerman Timur dan 200 jip eks RRC, yang tidak diketahui nasibnya saat ini.

"Maka patut didukung kebijakan Komisi I DPR yang menolak pembelian 100 tank Leopard dari Belanda," katanya.

Neta juga memaparkan sejumlah kasus di Polri yang bisa diusut KPK, antara lain proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas yang kini telantar, kasus rekening gendut, pengadaan mobil patroli, alat komunikasi dan jaringan komunikasi, serta proyek-proyek fasilitas di lalu lintas. Selain itu aksi tembak KTP dalam perpanjangan STNK yang diduga merugikan pemasukan negara hingga ratusan miliar.

Sedangkan di TNI, KPK bisa mengusut proyek-proyek alutsista yang mangkrak, seperti 39 unit kapal perang eks Jerman Timur yang jadi besi tua, tiga dari 10 pesawat Sukhoi yang tidak bisa terbang, 10 pesawat M17 yang tidak punya GPS, lima pesawat M35 yang tidak punya rudal dan sudah rusak, 200 unit jip eks RRC yang pernah ditolak Kostrad, puluhan mortir buatan RRC yang tidak bisa dipakai, belasan rudal Rapier yang tidak ada radar, belasan kendaraan tempur Panhard yang tidak ada radio, dan senjata serta kunci roda.]

TEMPO.CO, Jakarta

Polres Depok Ungkap Kasus Pembunuhan Remaja

Polres Depok, Jawa Barat mengungkap kasus pembunuhan seeorang gadis yang mayatnya dibuang di di kebun di jalan Mangga RT 001 RW 04 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Tersangka RD, 18, ditangkap di Jakarta Pusat, Senin (9/1) malam. Kapolres Depok Komisaris Besar Mulyadi Kaharni, Selasa (10/1) mengatakan RD merupakan pacar kawan dari korban, DW, 16.

Mayat DW, warga Kampung Citayam, Pancoran Mas, Kota Depok ditemukan, Minggu (8/1) dalam kondisi telanjang bulat. Dari RD, diketahui pembunuhan terjadi akibat Blackbarry milik JN, 16, pacatr RD yang hilang. JN mencurigai DW yang mencuri Blackberry miliknya.

Akhir pekan lalu, RD dan JN mengajak korban menonton pertunjukan dangdut dalam sebuah pesta hajatan di Kampung Citayam, Pancoran Mas. Menjelang subuh, korban diantar pulang oleh RD. Di perjalananan RD mengintrogasi korban soal Blackbarry milik pacarnya yang hilang.

Karena DW tidak mengaku mengambil Blackberry tersebut, RD naik pitam "Pelaku mencekik leher korban hingga tak berdaya. Pelaku juga membentur-benturkan wajah dan kepala korban ke aspal jalan hingga tewas,"ujar Mulyadi.

Melihat korban sudah tewas, pelaku makin sadis. Tubuh korban diseret-seret ke kebon pisang. Sebelum pergi, RD mengambil kartu identitas korban. Namun, warga mengetahui korban adalah DW. "Dari keterangan warga itulah polisi berhasil menangkap pelaku

DEPOK--MICOM

Musibah Kapal Pesiar: Pernah Lihat Film Titanic? Seperti Itulah yang Terjadi

Ungkapan itu dilontarkan Valerie Ananias (31), seorang guru sekolah dari Los Angeles yang berlibur di kapal pesiar mewah Italia, Costa Concordia, yang mengangkut lebih 4.000 orang. Kapal itu kandas usai menabrak karang di lepas pantai Tuscan, Italia.

Valerie berlibur bersama saudari dan kedua orangtuanya. "Semua orang merangkak di koridor yang nyaris vertikal," ceritanya seperti dilansir The Telegraph, Sabtu (14/1/2012).

Saat musibah terjadi pada Jumat 13 Januari 2011 saat makan malam, orang-orang berebutan menyelamatkan diri, suasana sangat kacau, menakutkan, air laut sangat dingin dan gelap gulita, persis seperti yang digambarkan di film Titanic besutan tahun 2007.

"Kami merangkak naik lorong, dalam gelap, hanya dengan cahaya dari jaket pelampung yang berkedip," kata ibu Valerie, Georgia (61). "Kami bisa mendengar piring dan hidangan berjatuhan, orang-orang terhempas ke tembok," imbuhnya.

Georgia menuturkan, ada pasangan Argentina yang menyerahkan bayi perempuan mereka padanya karena tak mampu menjaga keseimbangan akibat kapal yang terus condong. Mereka tertinggal berdiri di dinding, tidak bisa merangkak lebih jauh.

"Dia bilang, ambil bayi saya," kata Georgia sembari terisak. "Saya menangkap bayi itu, tapi kemudian saya terdorong ke bawah. Saya tidak mau bayi itu terjatuh ke tangga. Saya kembalikan bayi itu. Saya pikir saat itu telah tamat dan mereka seharusnya bersama bayi mereka," ceritanya.

Valerie berbisik,"Saya ingin tahu di mana mereka sekarang berada?" Keluarga ini selamat setelah berjuang mendapatkan sekoci.

Kirsty Cook, satu dari delapan penari Inggris yang bekerja di kapal pesiar raksasa itu mengatakan, dia "beruntung masih hidup" setelah menggunakan tangga tali untuk turun ke perahu penyelamat. Penari lainnya, Rosie Metcalf, 22, dari Dorset, harus berpegangan erat pada selang kebakaran sebelum diselamatkan oleh kru helikopter.

Kapal pesiar itu berjarak 3 jam dari pelabuhan dan penumpang belum diberi latihan keselamatan. Jumlah penumpang yang belum ditemukan diperkirakan masih simpang siur, ada yang menyebut 40,50, hingga 70 orang. Korban tewas juga simpang siur, ada yang menyebut 3,ada yang menyebut 6 orang. Para petugas penyelamat masih berjuang untuk melacak korban.

"Para kru tidak bisa melepas kaitan sekoci," kata Giuseppe D'Avino, seorang koki pastry dari Modena, yang akhirnya bisa terangkut sekoci setelah menunggu satu jam. "Keadaan sangat panik. Orang-orang berteriak-teriak. Anak-anak menangis. Bahkan terjadi baku hatam di antara penumpang," katanya.

Sekelompok turis dari Jerman yang selamat menyatakan, pesan yang disampaikan kepada penumpang sangat menyesatkan. "Dikatakan, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir," kata seorang di antaranya. Lalu penumpang dibiarkan antre sendiri ke sekoci. "Selama lebih 3 jam, kami tidak melihat seorang pun kru kapal," kata seorang warga Jerman lainnya bernama Schmitz.

Penumpang kapal yang selamat diungsikan ke sekolah, hotel dan gereja di Kota Giglio, sebuah kepulauan. Sedang yang terluka serius dilarikan ke pusat pertolongan pertama di tenda-tenda di dermaga. Ambulans hilir mudik dari pinggir laut dan memacu menaiki bukit yang terjal, diiringi sirene meraung-raung.

Jumlah penumpang yang selamat melebihi jumlah penduduk Kota Giglio yang hanya 1.500 orang. Walikota Giglio, Sergio Ortelli, meminta "siapa pun yang memiliki atap" untuk membuka pintu rumahnya untuk para korban kapal pesiar. Korban selamat juga ada yang dibawa helikopter dan kapal feri ke Kota Grosseto dan Porto Santo Stefano.

Costa Crociere, perusahaan pemilik kapal pesiar, mengatakan belum mengetahui dengan segera penyebab kecelakaan itu. "Pikiran kami tertuju ke para korban dan kami ingin menyampaikan belasungkawa kami dan kedekatan kami kepada keluarga dan teman-teman," katanya.

Costa Concordia, kapal terbesar yang pernah dibangun di Italia, dijadwalkan mengitari Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Cagliari dan Palermo, dan pelayaran itu dijanjikan akan menjadi perjalanan dengan 'aroma buah jeruk'.

Proyek Renovasi Bau Korupsi

Sejumlah proyek renovasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak wajar dan berbau unsur korupsi. Contoh paling anyar adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) menelan biaya Rp 20,3 miliar lebih. "Di ruang Badan Anggaran, kita melihat, prosesnya diduga ada konflik kepentingan, rekayasa tender di situ," kata peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (15/1/2012).
Hadir dalam jumpa pers tersebut, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Roriandri, dan peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Apung mengatakan, renovasi sebuah ruang rapat dengan kapasitas 84-100 orang semestinya tidak sampai menghabiskan uang Rp 20 miliar. Diperkirakan, Rp 500 juta pun cukup.

Dalam memperbaiki ruang rapat tersebut, Apung menambahkan, tidak perlu menambah jumlah kursi dan memasangi dinding kedap suara seperti yang direncanakan selama ini.
"Kalaupun direnovasi, maka seharusnya ruangan Banggar lebih terbuka agar mudah dipantau masyarakat," ucapnya.

Dia juga mencurigai adanya "permainan" dalam proses tender renovasi ruang Banggar tersebut. Proses tender untuk yang menentukan PT Perusahaan Perumahan (PT PP) sebagai pelaksana proyek tersebut dinilai tidak wajar. Saat tender pertama, hanya PT PP yang dianggap memenuhi syarat administrasi.
Kemudian, kata Apung, dilakukan tender ulang yang hasilnya memunculkan tiga perusahaan, termasuk PT PP yang dinyatakan sesuai. Namun, dua perusahaan selain PT PP itu kemudian dinyatakan tidak lolos administrasi.
"Bukan kalah karena harga. Kalau karena harga, fair," ujarnya.
"Harus ditelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara DPR dan pemilik perusahaan," kata Apung lagi.

Tidak hanya proyek renovasi ruang rapat Banggar, sejumlah proyek renovasi yang diadakan selama 2011 lainnya juga dinilai berbau korupsi. Misalnya, proyek renovasi toilet senilai Rp 2 miliar, proyek renovasi rumah dinas anggota DPR senilai Rp 3,6 miliar, pengadaan mesin fotokopi berkecepatan tinggi senilai Rp 5,7 miliar, dan penggantian cubicle PGDB/PGC DPR senilai Rp 4,3 miliar. Pengadaan proyek-proyek tersebut, kata Apung, tidak dilakukan secara transparan.

Roy Salam menambahkan, proyek renovasi toilet dengan anggaran Rp 2 miliar terkesan dipaksakan.
"Yang perlu diperhatikan sesungguhnya adalah perawatan kebersihan, di mana setiap tahun untuk jasa cleaning service dianggarkan Rp 15 miliar," ujarnya.
Menurutnya, DPR melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan anggaran cleaning service tersebut, dan malah menambah anggaran untuk renovasi toilet. Padahal, Roy menambahkan, uang senilai Rp 2 miliar dapat digunakan untuk membuat 174 MCK di perkampungan miskin.

KOMPAS.com

Bank Danamon Dibobol Maling, Rp167 Juta Raib

Aksi perampokan dengan cara membobol Bank kembali lagi terjadi, kali ini menimpa Bank Danamon dikawasan pasar Pal Sigunung, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari 14 Januari 2012. Pelaku berhasil mengambil uang ratusan juta rupiah dari brangkas.

Kapolsek Metro Cimanggis, Ajun Komisaris Firman Andreanto mengatakan peristiwa pembobolan bank tersebut terjadi  sekitar pukul 03.00 WIB. Kantor Bank Danamon itu, kata Firman tidak dijaga oleh petugas keamanan internal.

"Tidak ada security yang menjaga, diperkirakan pelaku di dalam Bank itu sudah berjam-jam. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah memutus CCTV sehingga kami tidak bisa melihat berapa jumlah pelaku," kata Firman saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 14 Januari 2012.

Dikatakan Firman, jumlah uang yang berhasil diambil oleh pelaku di dalam brangkas sebesar Rp167 juta. Barang-barang elektronik seperti komputer dan beberapa dokumen penting juga ikut diambil oleh pelaku.

Atas kejadian tersebut, pihak Bank langsung melaporkan ke Polsek Cimanggis, saat ini sudah beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi, "Dari pimpinan bank, dan pegawai yang baru diperiksa. Langkah polisi saat ini masih mengindetifikasi pelaku," kata Firman.

© VIVAnews

Setjen DPR Perburuk Citra Anggota DPR

Langkah-langkah yang diambil pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembangunan Kompleks DPR selama ini dinilai sangat merugikan citra anggota wakil rakyat. Pasalnya, publik selama ini mengkritik anggota DPR terkait berbagai pembangunan dengan dana besar. "Itu sangat merugikan (DPR)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo, di Kompleks DPR, Rabu (11/1/2012).

Seperti diketahui, DPR terus disorot publik terkait berbagai pembangunan dengan dana yang relatif besar. Sebutlah misalnya, kritik pedas publik terkait rencana pembangunan gedung baru dengan biaya triliunan rupiah. Belakangan, DPR kembali dihujani kritik lantaran rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I dengan alokasi dana mencapai Rp 2 miliar. Terakhir, DPR dikritik perihal pembangunan ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar yang mencapai Rp 20,3 miliar.

Tjahjo mengatakan, Setjen DPR selama ini tidak merencanakan pembangunan DPR dengan baik. Selain itu, kata dia, banyak anggota DPR yang tidak menerima laporan dari Setjen ihwal apa saja yang telah dikerjakan. Dia mengaku, bahwa anggota DPR tidak terlibat dalam pembangunan seperti penetapan alokasi dana.
"Soal membangun gedung baru, meremajakan parkir, merenovasi toilet, itu bukan kewenangan DPR," katanya.

Untuk itu, lanjut anggota Komisi I itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR harus lebih ketat menyeleksi rencana pembangunan yang diajukan Setjen. Jika tidak perlu, BURT harus menolak.
Sementara itu, tak seperti biasanya, Ketua DPR Marzuki Alie hari ini tak mau mengomentari pembangunan di DPR, terutama soal ruang rapat Banggar baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan Setjen.
"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki, sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.

KOMPAS.com